Pembangunan infrastruktur sanitasi adalah indikator penting kemajuan kesehatan masyarakat, dan dana yang dialokasikan untuk sektor ini seharusnya didistribusikan secara merata untuk mencapai target universal. Namun, HAKLI (Asosiasi Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) Bengkulu telah mengidentifikasi adanya kegagalan program yang signifikan, ditandai dengan kenyataan bahwa mayoritas dana sanitasi masih terpusat di kawasan perkotaan, dan belum efektif menyentuh daerah pelosok Bengkulu. Fenomena ini menciptakan ketidakadilan kesehatan dan memperlambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang air bersih dan sanitasi.
Kegagalan program dalam distribusi dana sanitasi ini dapat ditelusuri ke beberapa faktor utama. Pertama, masalah perencanaan dan birokrasi. Proyek sanitasi di perkotaan seringkali lebih mudah direncanakan, dieksekusi, dan diaudit karena akses yang mudah dan ketersediaan data yang lebih lengkap. Sebaliknya, merencanakan sanitasi di daerah pelosok Bengkulu memerlukan survei lapangan yang intensif, pemahaman tentang kondisi geografis yang sulit, dan melibatkan kearifan lokal, yang semuanya membutuhkan sumber daya dan waktu lebih. Jika mekanisme perencanaan tidak mengakomodasi kerumitan ini, dana akan cenderung mengalir ke jalur yang paling sedikit hambatannya.
Kedua, masalah kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah. HAKLI Bengkulu menemukan bahwa banyak aparat di tingkat desa atau kecamatan di daerah pelosok yang kurang memiliki pengetahuan teknis dan administratif untuk mengajukan proposal proyek sanitasi yang memenuhi standar kelayakan pemerintah pusat atau daerah. Akibatnya, alokasi dana sanitasi menjadi timpang. Kegagalan program ini bukan hanya masalah uang, tetapi masalah kompetensi dalam manajemen proyek dan pengadaan. HAKLI Bengkulu mendesak pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam pelatihan teknis dan pendampingan bagi Sanitarian dan aparat desa yang bertugas di daerah pelosok agar mereka mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.
Dampak dari kegagalan program ini sangat nyata bagi kesehatan masyarakat di daerah pelosok. Kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak (seperti jamban sehat dan pengelolaan air limbah yang benar) meningkatkan risiko penularan penyakit berbasis lingkungan, seperti stunting yang terkait dengan sanitasi buruk, serta wabah diare. Anak-anak dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling menderita. Jika dana sanitasi tidak segera diarahkan untuk mengatasi masalah ini, kesenjangan kesehatan antara kota dan desa akan semakin lebar.